- (031) 5343051-57
- (031) 5312144
SAKIP Tahun 2022
Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Subaya bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Selanjutnya...
Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2022
Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, Tim Kedeputian Bidang Pelayanan Publik akan melaksanakan kunjungan kerja
untuk melakukan peninjauan MPP Kota surabaya yang dimana MPP (SIOLA) di Kota Surabaya ini salah satu pilot project
Selanjutnya...
Evaluasi SAKIP Tahun 2021
Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, Kementerian PAN RB melakukan evaluasi Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kota Surabaya.
Selanjutnya...
Pendampingan SOP
Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi salah satunya
adalah dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing Perangkat Daerah (PD)
Selanjutnya...
Monev SOP
Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pegangan para pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
dengan prinsip kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas yang berorientasi pada mereka yang dilayani,
Selanjutnya...
Evaluasi SAKIP Tahun 2020
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Zona Integritas
Tanggal 03 Oktober 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan desk evaluasi Zona Integritas di hotel Premiere Juanda.
ABK
Dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang mencukupi secara jumlah dan berkompeten sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan,
Pemerintah Kota Surabaya menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) pada setiap Perangkat Daerah (PD)
Selanjutnya...
Anjab
Dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja
untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementeerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Selanjutnya...