Peraturan
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. UU No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
6. PP No. 81 Tahun 2010 tentang Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
7. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
11. PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
13. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
17. Permenpan dan RB No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)
19. Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
20. Permenpan dan RB No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah
21. Permenpan No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
22. Permenpan dan RB No. 80 Tahun 2012 tentang Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
23. Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
24. Permenpan dan RB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
30. Permenpan dan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
31. Permenpan dan RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
32. Permenpan dan RB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
33. Perka BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa Jabatan
34. Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
35. Perka BKN No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil